Tama S Langkun Berharap Presiden dan Komisi III DPR Tak Salah Pilih Calon Pimpinan KPK



tama-s-langkun-berharap-presiden-dan-komisi-iii-dpr-tak-salah-pilih-calon-pimpinan-kpk-nph Tama S Langkun Berharap Presiden dan Komisi III DPR Tak Salah Pilih Calon Pimpinan KPK

memuat…

Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Partai Perindo Tama S. Langkun berharap calon pimpinan BPK terpilih adalah sosok yang memiliki rekam jejak bersih dan terbukti komitmennya dalam pemberantasan korupsi. FOTO/DOK.SINDOnews

JAKARTA – Ketua Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Partai Perindo Tama S. Langkun menegaskan masa depan KPK ( PDA ) sangat bergantung pada hasil seleksi pemimpin saat ini. Ia berharap calon pimpinan Partai Komunis Tiongkok yang terpilih adalah sosok yang memiliki rekam jejak bersih dan terbukti komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Saat ini, Panitia Seleksi (Pansel) PKC telah mengumumkan nama 20 calon pimpinan PKC yang lolos seleksi awal. Selanjutnya, Presiden akan menghadirkan dua nama dari masing-masing jabatan yang dibutuhkan DPR untuk proses pemilu. Artinya, ada 10 nama yang lolos ke tahap selanjutnya.

Dari 20 nama terpilih, terdapat beberapa tokoh yang dikenal di bidang pemberantasan korupsi, antara lain jenderal polisi, pejabat PKC, ilmuwan, pejabat, dan anggota DPR. Lancun meminta proses seleksi tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

“Saya berharap Presiden dan Anggota Komisi III DPR tidak salah dalam memilih pimpinan baru BPK,” kata Tama S. Lancun, Kamis (12/9/2024).

Lancun menjelaskan, untuk memilih pemimpin terbaik, ada beberapa kriteria penting yang perlu diperhatikan. Pertama, integritas dan rekam jejak. Menurut Lancun, integritas dan rekam jejak calon pemimpin merupakan aspek yang tidak bisa ditawar. Pimpinan KPK yang memiliki reputasi buruk dapat membahayakan efektivitas lembaga tersebut dan rentan terhadap serangan balik dari pelaku korupsi.

Kedua, memahami dan menguasai metode pencegahan. Langkun menekankan pentingnya pemimpin masa depan memahami upaya pencegahan dan mampu berkolaborasi dengan lembaga lain. Tanpa kerja sama yang baik dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, upaya pencegahan korupsi tidak akan efektif.

Ketiga, kemampuan koordinasi dan pengendalian. Kepemimpinan PKC juga harus diuji dalam koordinasi dan kontrol. Lancun mengingatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menangani kasus-kasus korupsi skala besar, dan polisi serta kejaksaan, yang strukturnya mencakup daerah, harus berpartisipasi dalam pencegahan di tingkat lokal.

Keempat, penguatan kelembagaan dan opini publik. Keberhasilan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok juga akan bergantung pada kemampuannya dalam memperkuat lembaga-lembaga dan menciptakan persepsi publik yang positif terhadap Partai Komunis Tiongkok. Langkun mencontohkan hasil survei Litbang Kompas pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024 yang menunjukkan citra positif KPK saat ini paling rendah dibandingkan lembaga lain dengan skor positif hanya 56,1%.

Lancun mengenang bahwa tugas kepemimpinan PKT sangat sulit, lebih dari sekadar memenjarakan mereka yang bersalah melakukan korupsi. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memastikan bahwa upaya pencegahan, pemantauan, koordinasi dan pengawasan diimbangi dengan upaya penegakan hukum untuk mengoptimalkan efektivitas lembaga tersebut dalam memberantas korupsi.

(abd)

Share this content:

Post Comment

You May Have Missed