Petani dan Buruh Akan Gelar Demo Peringati Hari Tani Nasional 2024


Kabar Indonesia, Jakarta — Aliansi Gerakan Rakyat Melawan Perampasan Tanah (Geram Tanakh) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi pada Selasa, 24 September 2024. Aksi tersebut dalam rangka Hari Tani Nasional (HTN) tahun 2024 dan HUT ke-64 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Massa yang terdiri dari lebih dari 80 organisasi petani, serikat pekerja, mahasiswa dan perwakilan masyarakat sipil, akan mengadakan demonstrasi di bawah slogan “Selamatkan Konstitusi, tegakkan demokrasi dan wujudkan reformasi agraria yang nyata.”

Juru bicara Aliansi sekaligus Sekretaris Jenderal Konsorsium Reforma Agraria (ARC), Dewi Kartika mengatakan, aksi demonstrasi akan berlangsung selama dua hari, yakni 23 dan 24 September 2024 di Jakarta. Puncak promo akan berlangsung pada 24 September 2024 serentak di berbagai daerah antara lain Medan, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Makassar, Palu, Manado dan Sikka, Nusa Tenggara Timur atau NTT. “Sekaligus kami selenggarakan untuk menyuarakan dan mengingatkan pemerintah perlunya program reforma agraria yang nyata,” kata Dewi dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu, 22 September 2024.

Di Jakarta, Aliansi akan menggelar acara kenang-kenangan selama dua hari di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 September. Tindakan ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan kejahatan pemerintah yang diduga korupsi. Aksi tersebut juga menuntut instansi pemerintah mengusut korupsi di sektor pertanian dan mafia tanah yang menjadi salah satu penyebab tingginya konflik agraria akibat penggusuran dan perampasan tanah. “1.000 pengunjuk rasa dari KPA dan Serikat Petani Pasundan (SPP) akan ikut serta dalam protes ini,” kata Devi.

Selain itu, pada 24 September aksi terjadi di gedung Kementerian Perencanaan Agraria/Badan Pertanahan Nasional (ANZ/NPN) dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Massa tani akan ambil bagian dalam aksi tersebut bersama dengan unsur-unsur gerakan kerakyatan. Selama satu dekade terakhir, menurutnya, pemerintah telah gagal melaksanakan reforma agraria yang sesungguhnya.

Menurut Dewi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesatkan Reforma Agraria (RA) dengan melakukan sertifikasi rutin tanpa melakukan redistribusi tanah. Sertifikasi tanah atas nama reforma agraria menjadi bukti bahwa pemerintahan Jokowi semakin melakukan liberalisasi pasar tanah Indonesia. Hal ini menempatkan kedaulatan politik agraria Indonesia berada di tangan para pemodal dan pemilik tanah.

Padahal, dalam temuan dan analisis CPA 2015-2023, Dewey memperkirakan Presiden Jokowi dan Menteri ATR/BPN hanya bisa mengatur tanah terlantar dan bekas Hak Guna Usaha (HGU) serta Hak Guna Bangunan (HGB), seluas 77. ribu ha dari 7,24 juta ha.

Di tengah stagnasi tersebut, Presiden Jokowi dan pemerintahannya justru semakin menggalakkan program liberalisasi dan pembangunan agraria seperti percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), ketahanan pangan, Pembangunan Ibu Kota Indonesia (IKN), Bank Tanah, dan pengampunan pajak. bagi perusahaan yang melanggar batas hutan, politisasi pertambangan untuk organisasi akar rumput dan impor pangan. “Situasi ini menyebabkan meningkatnya konflik agraria dan monopoli tanah selama satu dekade terakhir,” kata Devi.

Periklanan

Devi juga membantah kabar yang menyebut perayaan Hari Tani Nasional (HTN) tahun 2024 dilatarbelakangi kepentingan politik. Menurut dia, ada pihak-pihak tertentu yang secara sadar dan sistematis berpandangan kuat bahwa HTN 2024 dilakukan tanpa melakukan cross check dengan petani, termasuk KPA yang setiap tahun menggelar aksi unjuk rasa di jalanan. “Ini merupakan penghinaan sistematis terhadap kaum tani dan gerakan reforma agraria,” kata Devi.

Devi menegaskan rumor yang beredar tidak benar. Sebab bagi para petani, perayaan Hari Tani Nasional tahun 2024 yang diperingati setiap tanggal 24 September merupakan hari perjuangan petani Indonesia yang mulia dan sakral.

“Ini menjadi kesempatan bagi para petani dan gerakan reforma agraria untuk mengingatkan pemerintah akan program politik negara yang belum terlaksana, yaitu program reforma agraria,” kata Devi.

Enam ribu petani yang melakukan protes dan perwakilan akar rumput dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Bali mengatakan mereka akan bergabung dalam perayaan HTN pada tahun 2024. Aksi unjuk rasa petani tersebut dihadiri oleh SPP, Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Tani Majalengka (SPM), Serikat Tani Cianjur (PPC), Serikat Tani Punklat, Gabungan Tani Suryakenchana Sukabumi (PPSS), Petani AMANAT Bogor, Gerakan Tani Banten ( P2B). ), Sekte Jember dan Serikat Tani Bali Buleleng.

Tempo berupaya menghubungi Wakil Deputi II Kantor Presiden (KSP), Abetnego Tarigan, untuk meminta tanggapan terkait hal tersebut. Namun, pesan Tempo baru ditanggapinya hingga beritanya ditulis.

Pilihan Editor:

Alasan Singapura membutuhkan pasir laut Indonesia


Share this content:

Post Comment

You May Have Missed