SEBAR BERITA HOAX PENGANIAYAAN, DUA MEDIA DILAPORKAN PENGELOLA PLATINUM KE DEWAN PERS

(IndonesiaBangkit.Net, Kepulauan Aru) – 18 September 2019 – Merasa dirugikan oleh pemberitaan sepihak media Harian Umum Maluku dan situs nuranimaluku.com, pengelola tempat hiburan Platinum di Dobo, Kepulauan Aru melaporkan kasus ini ke Dewan Pers. Isi pemberitaan terkait dugaan penyekapan serta pelanggaran HAM berat yang terjadi diarea Hiburan tersebut.

Form Pengaduan Langsung terkait dugaan pelanggaran Kode Etik diserahkan oleh perwakilan tempat hiburan Platinum, Mattheus dan diterima oleh Staff Pengaduan di lantai 8 Gedung Dewan Pers jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Hal tersebut disampaikan Mattheus dalam keterangan persnya kepada beberapa media usai penyerahan bukti pengaduan. “Benar, kita sudah sampaikan (aduan) bersamaan dengan bukti penerbitan dan screen shot media itu,” ujar Mattheus kepada IndonesiaBangkit.Net.

Dalam penjelasannya Mattheus memaparkan bahwa informasi yang disampaikan media Harian Umum Nurani Maluku kepada publik melalui pemberitaan adalah opini yang mengada-ada dan sangat jauh dari fakta sebenarnya. “Sangat disayangkan, isu yang diberitakan oleh media Harian Umum Nurani Maluku baik cetak maupun online itu adalah hoaks dan terkesan menghakimi.

Terlebih tidak ada upaya konfirmasi kepada pihak pengelola terkait isu ini. Ini jelas pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lanjut Mattheus, pihaknya mengambil kangkah ini (pengaduan) juga merujuk kepada hak jawab sebagai mana tertuang dalam kode etik jurnalistik.

“Namun, kita ingin hak jawab itu diakomodir melalui Dewan Pers. Dengan adanya aduan itu Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) atas aduan yang telah disampaikan. Nah, pada poin itu semua akan kita paparkan sesuai dengan fakta yang ada. Mulai dari kepemilikan usaha dan operasionalnya serta bukti-bukti pernyataan bermaterai dan rekaman yang kita punya dari sumber yang digunakan media Harian Umum Nurani Maluku dalam memberitakan kita,” urai Mattheus.

“Apabila mediasi melalui Dewan Pers ini juga buntu, kita meminta Dewan Pers segera mengeluarkan rekomendasi agar permasalahan ini dilanjutkan ke ranah Hukum. Kita sudah siap untuk itu,” tandasnya. Informasi didapat dari Staff Pengaduan Dewan Pers, dalam waktu 14 hari setelah berkas aduan diterima akan dilakukan telaah aduan, untuk selanjutnya Dewan Pers akan mengeluarkan PPR danĀ  memanggil kedua belah pihak guna memediasi.

Sementara itu salah satu korban pencemaran nama baik Matheus juga menambahkan, pihaknya sudah melakukan aduan ke dewan Pers sesuai dengan aturan hak jawab. Wartawan mestinya menulis berita sesuai fakta di dalapangan dan objektif sehingga masmasyarakt bisa mengerti. ” Saya harapkan agar rekan – rekan Jurnalis di kepulauan Aru dalam menjalankan tugasnya dengad baik sesuai dengan kode etil yang ada” kilahnya.(Nova Ekasari)


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share:

Mr Indo Bangkit

Leave a Comment