PERPRES 82 BERI HARAPAN UNTUK JAMINAN KESEHATAN

(IndonesiaBangkit.Net, Banjar) – 19 Desember 2018 – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) cabang kota banjar jawa barat menggelar konferensi pers terkait Peraturan Presiden (perpres) nomor 82 tahun 2018. Dalam keterangannya kepada IndonesiaBangkit.Net, kepala BPJS cabang kota banjar, Jayadi menjelaskan bahwa Perpres 82 tahun 2018 ini membawa angin segar bagi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS),perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

Dalam Perpres ini,ada beberapa hal yang di sesuaikan dengan aturan sebelumnya di sejumlah aspek seperti status peserta yang ke luar negeri. Dalam Perpres nomor 82 tahun 2018,di sebutkan bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI),yang sudah menjadi peserta JKN-KIS,dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut turut,dapat menghentikan kepesertaannya sementara.

Selama masa penghentian sementara itu,peserta tidak mendapat manfaat BPJS,aturan ini di kecualikan bagi peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU),yang masih mendapatkan gaji di indonesia,jelas Jayadi kepada Indonesia Bangkit.Net,pada hari rabu 19 desember 2018. Ada pula aturan jika ada pasangan suami istri yang masing masing merupakan pekerja,maka keduany wajib di daftarkan sebagai peserta JKN-KIS ,segmen Pekerja Penerima Upah oleh masing masing pemberi kerja baik pemerintah ataupun swasta,keduanya juga harus membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku,suami dan istri tersebut berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

Bagi perangkat desa kehadiran perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS,bagi kepala desa dan perangkat desa menjadi lebih jelas,kedua jabatan tersebut di tetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen PPU yang di tanggung oleh pemerintah. Masih terkait kepesertaan perpres no 82 tahun 2018 juga menegaskan bahwa bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib di daftarkan ke BPJS paling lama 28 hari sejak di lahirkan.

Aturan seperti itu mulai berlaku 3 bulan sejak perpres tersebut di undangkan,jika sudah di daftarkan dan iurannya sudah di bayarkan maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Khusus bayi yang di lahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI,sementara untuk bayi yang di lahikan bukan dari peserta JKN-KIS maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Pada umumnya yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender dan setelah melewati rentang waktu itu iuran baru bisa dibayarkan. Semoga perpres 82 tahun 2018 ini bisa di pahami secara menyeluruh oleh peserta,dan saya berharap peran aktif awak media untuk menyampaikannya kepada masyarakat,pinta Jayadi. (Cucu Agus Lesmana)


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Tags:
Share:

Mr Indo Bangkit

Leave a Comment