KNPI : PEMERINTAH HARUS PUNYA SENSE OF CRISIS SELAMATKAN WARGA, JAGA PEREKONOMIAN DAN TUNDA PROYEK IBUKOTA BARU

(IndonesiaBangkit.Net, Jakarta) – 17 April 2020 – Penetapan Bencana Nasional : Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020  Rasanyab baru kemarin, 13 April 2020 Presiden menandatangani Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Covid-19 sebagai bencana nasional. Dalam beleid tersebut, pasal menimbang huruf a) disampaikan bahwa bencana non alam yang disebabkan Covid-19 telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana,s erta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas. Dan seterusnya.

Berdasarkan galian informasi di dunia maya, per 16 april 2020, jumlah pasien corona di dunia telah mencapai 2.089.617 kasus, dalam rentang waktu 24jam, jumlah kasus terkonfirmasi bertambah lebih dari 81.000 kasus, 134.809 pasien meninggal dunia dan 516.202 pasien dinyatakan sembuh. Total yang melaporkan informasi covid-19 adalah 210 negara di seluruh dunia. Sementara Indonesia per 16 april 2020, disampaikan bahwa jumlah terkonfimasi sebanyak 5.516 kasus dan sembuh sebanyak 548 pasien serta meninggal sebanyak 496 pasien.
Pemerintah terus melakukan sosialisasi-sosialisasi mulai dari mencuci tangan dengan bersih sesuai anjuran, social distancing, physical distancing, jaga jarak, sampai dengan anjuran menggunakan masker.

Sebagaimana juga disampaikan oleh Presiden bahwa semua orang yang keluar rumah wajib pakai masker. Namun demikian, sampai saat in, masyarakat masih kesulitan mendapati alat-alat tersebut disamping tidak terkendalinya harga perangkat kebersihan antisipasi corona tersebut. Masyarakat juga masih dihadapkan pada kesulitan mencari stok masker seperti di apotik, atau di toko yang masih buka disaat PSBB.

COVID-19 Meningkatkan PHK.

Selain berdampak langsung, dengan adanya penambahan pasien positif Covid-19, dampak tidak langsung juga terus menggerus perekonomian Indonesia. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid –19, Doni Monardo menyampaikan bahwa tercatat 1,6 juta pekerja terdampak dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan sebagai dampak adanya pandemi ini. Sementara data kementerian tenaga kerja, yang disampaikan olen Menteri Ida Fauziyah merinci bahwa pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1.080.765 orang per 9 April 2020. Masih dalam periode yang sama, pekekrja terkena PHK sebanyak 160.067 sehingga total pekerja sebanyak 1.240.832 pekerja. Sementara dari sektor informal, pekerja terdampak adalah sebanyak 265.881 orang. Secara keseluruhan, pekerja terkena PHK terdampak adalah 1.506.713 orang.

Apabila tidak diantisipasi dalam bulan-bulan kedepan, dan melihat perkembangan dari dampak Covid-19, maka berpotensi terjadi ledakan PHK sebesar 2x lipat atau lebih dari kondisi yang disampaikan oleh Kementerian tenaga kerja pada 9 april silam. Masih terkait dengan pekerja, lembaga Labour International, ILO menyampaikan reportnya bahwa setidaknya ada 4 sektor yang terkena dampak paling drastis dan memberhentikan pekerjanya, yaitu sektor makanan dan akomodasi, retail dan grosir, layanan dan administrasi bisnis, serta manufaktur.

Sementara KSPI melalui ketuanya Said Iqbal telah mengingatkan kepada pemerintah dan pengusaha, terkait dengan adanya darurat PHK yang disebabkan oleh 4 faktor, yakni terpukulnya industri pariwisata dan UMKM, menipisnya bahan baku industri manufaktur terutama dari impor, anjloknya nilai rupiah terhadap dolar, serta anjloknya harga minyak mentah dunia. Menurut ketua KSPI tersebut, insentif-insentif telah diberikan pemerintah, seharusnya jangan ada kejadian THR dan upah buruh dibayarkan tidak penuh. Sebaiknya pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja saat ini memang bekerjasama dan bergandengan tangan.

Refocusing dan Realokasi Anggaran
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dikeluarkan pada tanggal 20 maret 2020 ini ditujukan kepada 10 instansi termasuk diantaranya para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Seskab, Panglima TNI, Polri hingga Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Ada tujuh instruksi yang disampaikan dalam inpres ini, yang pertama berisi tentang instruksi untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19, dengan mengacu pada protokol penanganan Covid – 19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19. Terakhir, instruksi ketujuh disampaikan agar dilaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Dalam melakukan antisipasi-antisipasi gejolak ekonomi saat ini, pemerintah telah mengaktifkan protokol krisis, ditandai dengan aktifnya KSSK (Komite Stabilitas dan Sistem Keuangan). Mulai dari lahirnya Perpu Nomor 01 Tahun 2020, serta turunannya, yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2020 mengenai perubahan APBN TA 2020. Perpres ini menyampaikan maksud bahwa Pemerintah mengubah target penerimaan negara dari sebelumnya Rp 2.233,2 triliun menjadi Rp 1.760, 9 triliun. Sementara alokasi belanja negara, berubah naik dari sebelumnya Rp 2.540,4 triliun menjadi sebesar Rp 2.613,8 triliun.

Belanja negara terdiri atas komponen pemerintah pusat sebesar Rp 1.596 triliun dan TKDD (Transfer Daerah & Dana Desa) menjadi sebesar Rp 762,7 triliun. Pos belanja khusus untuk penanganan Covid -19 sebesar Rp 255,1 triliun. Dengan begitu pembiayaan anggaran berubah juga dari sebelumnya Rp 307,2 triliun menjadi Rp 852,9 triliun. Melalui Perpu tersebut juga, Pemerintah secara tidak langsung telah meminta ijin tanpa konfirmasi, bahwa defisit keuangan negara melebar hingga 5%. Dalam laman resmi dan paparannya, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa strategi pembiayaan pemerintah ditempuh melalui SAL (Saldo Anggaran Lebih), Kemudian dari dana abadi pemerintah dan dana dari Badan Layanan Umum (BLU), termasuk juga merencanakan pembiayaan dari market (pasar) dengan penerbitan SBN (surat berharga negara), baik itu Surat Utang Negara (SUN) maupun Sukuk (Global Bonds dalam USD, Euro Bonds maupun Samurai Bonds dalam Yen), termasuk SBR (Surat Berharga Ritel) di pasar domestik dan pasar global (valas). Sumber keuangan ketiga, ditempuh melalui private placement dari BUMN atau lembaga LPS, Badan Dana Haji, Taspen, BPJS tenaga kerja, dll.

Sumber ke-4 dari sumber bilateral dan multilateral kepada Bank Dunia, ADB, AFD, JICA, AIIB ataupun lembaga donor lainnya.
Selanjutnya, paska menerbitkan Global Bond sebesar USD 4,3 miliar dolar sejak Covid-19, melalui keterangan medianya, Sri Mulyani sampaikan, bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasanyang menerbitkan global bond di era pandemi dunia ini dengan tenor 50 tahun dan menjadi global bond terbesar yang pernah dikeluarkan dalam sejarah berdirinya Indonesia. Berita ekonomi berlanjut dengan release BI pada 15 April 2020, Bank Indonesia mencatat bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 407,5 miliar atau Rp 6.373,9 triliun (kurs Rp 15.641/dolar) pada februari tahun 2020. ULN terdiri atas sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 203,3 miliar dan ULN sektor swasta sebesar US$ 204,2 miliar. Masih menurut BI, bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat dan didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian.
7 April 2020 lalu, Pemerintah juga telah menyampaikan keputusannya dalam memangkas anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) seperti halnya :
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, semula Rp603 miliar menjadi 576 miliar. Anggaran tersebut turun Rp27 miliar (4,4%).
2. Dewan Perwakilan Rakyat, semula Rp5,1 triliun menjadi Rp4,8 triliun. Anggaran tersebut turun Rp300 miliar (5,8%).
3. Badan Pemeriksa Keuangan, semula Rp3,5 triliun menjadi Rp3,4 triliun. Anggaran tersebut turun Rp100 miliar (2,8%).
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia, semula Rp104 triliun menjadi Rp96 triliun. Anggaran tersebut turun Rp8 triliun (7,6%).
5. Komisi Pemberantasan Korupsi, semula Rp922 miliar menjadi Rp859 miliar. Anggaran tersebut turun Rp63 miliar (6,8%).
6. Kementerian Keuangan, semula Rp43,5 triliun menjadi Rp40,9 triliun. Anggaran tersebut turun Rp2,6 triliun (5,9%).
7. Kementerian Pertahanan, semula Rp131,1 triliun, menjadi Rp122,4 triliun. Anggaran tersebut turun Rp8,7 triliun (6,6%).
8. Kementerian Pertanian, semula Rp21 triliun, menjadi Rp17,4 triliun. Anggaran tersebut turun Rp 3,6 triliun (17,1%).
9. Kementerian Perhubungan, semula Rp43,1 triliun, menjadi Rp36,9 triliun. Anggaran tersebut turun Rp6,2 triliun (14,3%).
10. Kementerian PUPR, semula Rp 120,2 triliun, menjadi Rp 95,6 triliun. Anggaran tersebut turun Rp24,6 triliun (20,4%).
11. Kemenriset dan Teknologi, semula Rp42,1 triliun, menjadi Rp2,4 triliun. Anggaran tersebut turun Rp39,7 triliun (94%).
12. Kemensos, semula Rp62 triliun, menjadi Rp60 triliun. Anggaran tersebut turun Rp2 triliun (3,2%).
13. Kejaksaan Agung, semua Rp7 triliun, menjadi Rp6 triliun. Anggaran tersebut turun Rp1 triliun (14,2%).
14. Mahkamah Agung, semula Rp10,5 triliun, menjadi Rp10,1 triliun. Anggaran tersebut turun Rp 400 miliar (3,8%).
15. Mahkamah Konstitusi, semula Rp246 miliar, menjadi Rp221 miliar. Anggaran tersebut turun Rp25 miliar (10,1%).
Sementara untuk beberapa kementerian, terjadi kenaikan anggaran, misalnya:
1. Kemendikbud, semula Rp36 triliun menjadi Rp 70,7 triliun. Anggaran tersebut naik Rp34,7 triliun (96,3%).
2. Kementerian Kesehatan, semula Rp 57 triliun menjadi Rp 76 triliun. Anggaran tersebut naik Rp19 triliun (33,3%).

Tunda Proyek Ibukota Baru
Dalam penelusuran yang kami lakukan di dalam situs :
https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/nontender/6740119/pengumumanpl dapat kita lihat bersama dengan warganet bahwa pemerintah masih menyelenggarakan penyusunan rencana terkait dengan Ibukota Negara (IKN) baru dengan ter-tanggal pembuatan adalah 24 maret 2020, Instansi asal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan metode Penunjukan Langsung. Menggunakan anggaran dari APBN TA 2020 dan nilai sebesarRp 85M. Sementara untuk peserta lelang masih diikuti sampai saat ini baru 1 peserta.

Mengenai jadwal yang ada seperti terlihat, bahwa upload dokumen ditunggu hingga tanggal 24 april 2020 dan apabila ditunjuk langsung dan memenuhi ‘ketentuan’ akan dinyatakan menang di awal bulan Mei 2020.
Pemerintah melalui Kementerian PU PR telah mengkonfirmasi bahwa dalam DIPA (Dana Isian Pelaksanaan Anggaran) 2020 tidak ada anggaran di Kementerian PUPR untuk pembangunan IKN, sehingga dengan tegas disampakan oleh Menteri Basuki bahwa pemerintah akan mengesampingkan proyek pembahasan mengenai Ibukota Negara (IKN) baru agar upaya perlindungan masyarakat ditengah pandemi virus corona bisa lebih optimal.

DPP KNPI Menyikapi
Dari paparan tersebut diatas kiranya per tanggal saat ini, 17 april 2020, paska diberlakukannya status bencana nasional non alam, kemudian penetapan PSBB pada daerah-daerah berzona merah pandemi Covid-19 termasuk adalah DKI Jakarta, yang masih berstatus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya ditengah situasi dan kondisi hari in, DPP KNPI juga telah banyak berkoordinasi dengan kelompok dan elemen kaum muda, melakukan zoom dan rapat-rapat terakhir dilakukan pada hari minggu lalu dipimpin oleh Ketua Umum DPP KNPI, Sdr. Haris Pertama bersama Jajaran Sekjen dan unsur KNPI se-Indonesia.
Dari hasil diskusi dan koordinasi menyeluruh yang dilakukan banyak disampaikan bahwa, para kaum muda gelisah menghadapi kondisi saat ini. Biasanya dalam situasi normal, kegesitan kelompok muda tidak bisa ditawar, selalu berada digarda terdepan. Gerakan-gerakan dan sumbangsih moral, himbauan telah dilakukan, baik melalui sosial media maupun melalui media-media mainstream. Tidak lupa bahwa DPP KNPI juga telah langsung membagikan 15.000 Hand Sanitizer, 11.500 Nasi Box, dan 30.000 masker yang bahkan secara langsung dilakukan langsung bersama Ketua Umum DPP KNPI sdr. Haris Pertama.
Menyikapi kondisi terkait hal ini rasanya perlu kami sampaikan bahwa :
1. Pemerintah Pusat harus terus melakukan upaya-upaya terkoordinasi dengan baik bersama dengan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi wabah pandemi Covid-19 di Indonesia, selamatkan warga negara Indonesia secara menyeluruh. Penetapan status bencana nasional menjadi tanda bahwa perang dan eskalasi terhadap penyebaran pandemi ini harus terus dilakukan, agar dapat menahan laju pasien positif corona bahkan pasien kematian akibat corona.
2. Pemerintah Pusat harus menjalankan protokol penyelamatan gejolak ekonomi, penyelamatan resesi dengan baik, tanpa adanya moral hazzard. Aparatur juga tidak boleh seenaknya berlindung dibalik Pasal 27,28 Perpu 01/Tahun 2020 sehingga dianggap kebal hukum terhadap tindakan yang dillakukannya.
3. Unsur-Unsur Kepolisian, Kejaksaan, BPK, KPK dan jajaran hukum harus terus berkoordinasi dalam rangka melakukan pencegahan agar jangan sampai ada tindakan dari pihak-pihak yang diluar kepatutan, mengambil keuantungan diluar kewajaran, dikala masyarakat sedang kesulitan baik dari sisi ekonomi, pencarian alat kesehatan, masker dll, maupun dilanda badai PHK massal.
4. Badai belum usai, pandemi masih berlangsung, Pemerintah pusat harus terus berkoordinasi dengan baik kepada lembaga-lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif agar jangan sampai langkah-langkah yang diambil terkait penyelamatan ekonomi, penyelamatan krisis tetap memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparan dan tetap melegakan hati masyarakat terutama dengan adanya bantuan-bantuan sosial pro-Rakyat seperti halnya bantuan bagi pekerja terdampak PHK akibat Corona, bagi para kelompk miskin, rentan miskin. Kelompok tengah harus diperhatikan agar dapat ditahan laju angka peningkatan masyaraikat miskin. Lakukan penyelamatan kepada sektor-sektor masyarakat kelompok tengah dan lintas sektor. Jangan sampai ada salah satu sektor maupun satu kelompok saja yang terasa mendapat banyak perhatian.
5. Pemerintah Pusat harus terus mengamankan dan memeperhatikan kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat disaat pandemi ini, disaat para pekerja WFH, disaat anak-anak masih menjalankan sekolah dari rumah (School From Home). Terjaminnya listrik, internet, alat medis, alat kesehatan, obat-obatan, stok pangan adalah menjadi kebutuhan pokok / mandatory saat ini. Pemerintah juga perlu menjamin agar jadwal-jawal rutin di dunia pendidikan juga tetap aman dan terus dapat berjalan dengan baik. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia harus terus berlangsung, karena anak-anak adalah masa depan dan harapan masa depan bangsa. Bahkan, menjadi lebih baik apabila pemerintah melakukan alokasi subsidi listrik dan internet sehingga dapat memberdayakan aktifitas masyarakat/pekerja untuk dapat melahirkan ide/gagasan baru maupun mempelajari ilmu pengaetahuan lain dengan sarana dan prasarana tersebut.
6. Sejatinya pemerintah dapat terus menyisir anggaran dalam APBN, agar dapat dilakukan refokusing dan realokasi dalam penanganan Covid-19. Hal ini mungkin dapat mengurangi pelebaran defisit sampai dengan 5% atau lebih. Penghematan anggaran seperti contohnya perjalanan dinas, sejatinya dapat dilakukan lebih dahulu ketimbang mengambil pilihan terburu-buru untuk menambah beban hutang sampai dengan 50 tahun dan menjadi beban warisan bagi anak-cucu kita. Penundaan proyek Ibukota baru sebaiknya dialihkan pada kegiatan padat karya, pelibatan kerja masyarakat maupun program sejenis dalam industri kreatif dengan memanfaatkan internet atau sarana lainnya, dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.
7. Pemerintah juga dapat melibatkan organisasi kepemudaan, KNPI, Karang Taruna, OKP, Pemuda Keagamaan dalam rangka membantu sosialisasi mengenai penanganan wabah Covid-19, dalam rangka penciptaan gagasan kreatif untuk menanggulangi PHK, menyalurkan bantuan sosial maupun membantu upgrading skill bagi para masyarakat dan sektor UKM yang terdampak.

Terakhir, mengutip kata-kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo bahwa kerjasama dengan semua pihak perlu dilakukan. Oleh karenanya ini adalah pertarungan dunia akhirat.
Sehingga semua harus siap, semua harus bersama, sekali lagi harus bergandengan tangan, jangan ada adu domba ditengah kondisi saat ini, para buzzer sejatinya juga harus distop dan puasa dalam melakukan nyinyir sevara nasional, sebentar lagi masuk bulan puasa. Utamakan langkah-langkah penyelamatan kepada warga negara, dan sekali lagi jangan sampai ada moral hazzard bagi para pengambil kebijakan, serta jangan sampai ada pengambil keuntungan berlebih bagi para pengusaha di tanah air. Semoga Indonesia selamat dari wabah pandemi Covid – 19.

Oleh : Akmal Budi Yulianto (ABY) (*)


Was This Post Helpful:

1 votes, 0 avg. rating

Tags:
Share:

Mr Indo Bangkit

Leave a Comment