YOGYAKARTA- Industri Kecil dan Menengah Produsen Makanan & Minuman (IKM MAMIN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah dan Jawa Barat menuntut pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang perdagangan gula kristal rafinasi (GKR) melalui pasar lelang komoditas. Permendag ini dinilai  disamping akan menyulitkan IKM untuk mendapatkan GKR sebagai bahan baku produksinya.
Demikian dikatakan Supriyanto, Ketua Umum Forum Transparansi Gula Nasional pada jumpa pers di Yogyakarta, Selasa (17/10/2017). Jumpa pers ini dihadiri para pelaku Industri Kecil dan Menengah dari Bantul (DIY), Cilacap, Banyumas (Jawa Tengah), dan Ciamis, Banjar, Garut (Jawa Barat).
Lebih lanjut Supriyanto yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas GAPMINTRI (Gabungan Perodusen Makanan & Minuman RI) mengatakan Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 mengatur penjualan GKR melalui Pasar Lelang Komoditas. Keberadaan Pasar Lelang Komoditas ini akan membuat harga gula kristal rafinasi akan mengalami kenaikan karena menambah panjang rantai distribusi. “Hal ini akan  berpengaruh terhadap kenaikan ongkos produksi. Serta pasokan GKR menjadi tidak pasti,” kata Supriyanto.
Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017, kata Supriyanto, sudah dua kali mengalami penundaan pelaksanaannya. “Pertama akan diberlakukan 90 hari sejak diundangkan dari 17 Maret 2017 yaitu Juli 2017. Kedua, bulan Oktober 2017. Rencana berikutnya, Permendag itu akan diberlakukan Januari 2018 mendatang.” Dari data yang ada, baru tercatat 300 industri mamin yg mendaftar. Itupun bukan seluruhnya produsen mamin. Jumlah pendaftar ini mengindikasikan bahwa para produsen mamin yg jumlahnya ribuan itu tidak berminat untuk mengikuti lelang kata Supriyanto. Jika sistim lelang itu menguntungkan, sudah pasti mereka akan berduyun2 mendaftar, tambahnya.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 684 Tahun 2017, yang ditandatangani Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito 12 Mei 2017, menunjuk PT Pasar Komoditas Jakarta sebagai penyelenggara pasar lelang Gula Kristal Rafinasi (GKR). Kebijakan baru ini menambah mata rantai dan biaya transaksi GKR bagi Industri. “Potensi kenaikan harga GKR bagi industri makanan dan minuman mencapai 15-30 persen,” kata Supriyanto.
Ia mencontohkan produk minuman seperti sirup yang komponen gulanya mencapai 60-75 persen. Adanya kebijakan itu akan menyebabkan kenaikan biaya produksi sekitar 22,5 persen. Ini akan membebani dan menyulitkan industri mengingat dlm kondisi ekonomi saat ini tidak memungkinkan utk menaikkan harga jual produk mereka.
Menurut Supriyanto, saat ini para IKM MAMIN sudah merasa aman dan nyaman dengan Instruksi Kemendag Nomor 1300/M-DAG/SD/12/2014 yang mengatur 11 produsen pabrik GKR agar langsung menyalurkan gula rafinasi langsung kepada industri makanan dan minuman. “Mulai 1 Januari 2015, distribusi setiap hasil produksi gula kristal rafinasi dari 11 pabrik hanya langsung kepada industri makanan dan minuman sebagai pengguna sesauai dengan kontrak yang disepakati. Jadi tidak diperbolehkan melalui pihak ketiga/distributor,” katanya.  Peraturan ini telah mengakomodir kepentingan para IKM MAMIN dan sekaligus dapat mencegah serta meminimalisir kebocoran gula rafinasi ke pasaran umum. Jadi, tambahnya, peraturan yang berlaku saat ini dinilai belum perlu dirubah dengan peraturan baru. Raya Sanjiwani


Share:

Reni

Leave a Comment