ICM : PUTUSAN PN TOLAK GUGAT TANAH DI YOGYA, JANGGAL

(IndonesiaBangkit.Net) – 21 Februari 2018 – Indonesian Court Monitoring (ICM) temukan kejanggalan dalam putusan PN Yogyakarta yg menolak gugatan terkait diskriminasi pertanahan di Yogyakarta. Kejanggalan itu antara lain alasan atau pertimbangan hukum dari majelis hakim yang sebut instruksi th 1975 (Surat Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non-Pribumi yang terbit pada 5 Maret 1975) adalah kebijakan yg berbasis AUPB (asas umum pemerintahan yg baik).

Majelis Hakim tdk menguraikan secara cermat dan menyeluruh apa kaitan AUPB dgn instruksi th 75. Penelusuran regulasi oleh ICM menemukan bahwa AUPB telah diatur dlm UU Administrasi Pemerintahan 30 th 2014 dan asas yg ada antara lain adalah asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas keterbukaan dan asas kepentongan umum.

Kejanggalan lain yg ICM dapatkan majelis hakim merujuk UU Keistimewaan 13 th 2012 sebagai “pembenar” instruksi 1975 padahal penelusuran ICM dlm UUK menunjukkan ada ketentuan dlm UUK yg melarang gubernur dan wagub DIY mendiskriminasi warga negara / golongan masy tertentu yaitu dlm Ps 16 huruf a UUK. sisi lain kalau merujuk ke kewenangan pertanahan di UUK ps 32 dan 33 hal itu merujuk ke ketentuan ttg hak milik atas tanah kasultanan dan tanah pakualaman bukan ttg hak milik warga negara.

Dari kejanggalan tersebut, ICM sebagai bagian jaringan dari Komisi Yudisial RI akan berkomunikasi ke KY RI dan ke dpn akan mengirim pengaduan resmi ke KY RI agar memeriksa putusan majelis hakim khususnya dlm kerangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim utamanya butir profesional dan berdisiplin tinggi. (Raya Sanjiwani)


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share:

Mr Indo Bangkit

Leave a Comment