ATURAN PISAH PRIA DAN WANITA NON MUHRIM DIKEDAI KOPI KABUPATEN BIREUN, TUAI POLEMIK

(IndonesiaBangkit.Net, Bireun) – 6 September 2018 – Penerapan kebijakan pemisahan tempat Pria dan wanita non Muhrim di kedai kopi oleh Bupati Bireun menuai pro dan kontra. Berbagai kalangan menilai kebijakan ini tidak bersahabat dengan dunia usaha karena, warung kopi merupakan tempat berinteraksi berbagai dunia usaha di Aceh.

Koordinator forum koalisi aksi masyarakat aceh reformasi Abd Manaf Isda mengatakan seharusnya kebijakan yang di ambil oleh bupati tidak tumpul ke atas tajam ke bawah karena masyarakat kecil yang terkena imbasnya. Dirinya mengaku pada dasarnya mendukung perapan syariat islam secara kaffah di contohkan korupsi potong tangan, berzina harus di rajam “Dalam hal ini dinas syariat islam Bireun harus bertanggung jawab terhadap beredarnya surat himbauan ini yang  telah menjadi polimik di masyarakat, apakah himbauan itu mengikat atau himbauan bersama, kalau mengikat harus ada aturan lain pendukung suratnya bila tidak himbauan ini tidak sah” Tutur Abd Manaf pada IndonesiaBangkit.Net.

Tokoh masyarakat bireun, Tengku Jamaluddin mengatakan penerapan kebijakan ini selayaknya ditinjau dari lokasi tempat “Apakah dimana memungkinkan terjadinya pelanggaran atas syariat islam seperti khalwat, dan di lokasi seperti ini juga perlu di kaji apakah ada kemungkinan terjadinya pelanggaran” tegas Tengku Jamalluddin.

Kebijakan Bupati Bireun tentang standarisasi warung kopi kafe dan restoran sesuai syariat islam di keluarkan pada 30 agustus 2018. Standarisasi tersebut menegaskan 14 poin penting terhadap pengelola warung yang dinilai tidak bersahabat dengan dunia usaha, yaitu pada poin 13 yang menyatakan haram hukumnya laki laki dan perempuan makan dan minum satu meja kecuali mahramnya. (Bang Pon)


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Tags:
Share:

Mr Indo Bangkit

Leave a Comment